Jumat, 30 April 2010

Sosial Politik

Sosial Politik
sumber : http://jabar.bps.go.id/Kab_Kuningan/html/sosial_politik.html

Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah pada saat ini secara umum bertujuan untuk menciptakan kondisi yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Jangkauan pemerintahan sampai ke tingkat terkecil dalam pelaksanaan pembangunan merupakan wujud dari kesungguhan pemerintah melakukan pembangunan itu sendiri.

Paparan wilayah yang luas merupakan salah satu dari sekian banyak potensi pembangunan yang dimiliki oleh Kabupaten Kuningan. Potensi tersebut di sisi yang lain juga menimbulkan permasalahan seandainya cakupan wilayah yang luas tersebut kurang dapat secara optimal diberdayakan. Atas dasar pemikiran tersebut yaitu untuk memeratakan pembangunan di kecamatan-kecamatan dengan muatan desa/ kelurahan yang besar dan banyak secara jumlah maka Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan pada tahun 2004 melakukan pemekaran wilayah kecamatan pada 3 (tiga) kecamatan dengan jumlah desa / kelurahan yang besar yaitu Lebakwangi yang dimekarkan menjadi 2 kecamatan yaitu Lebakwangi dan Maleber, Garawangi menjadi Garawangi dan Sindangagung, serta Cilimus dimekarkan menjadi Kecamatan Cilimus dan Kecamatan Cigandamekar.

Optimalisasi pembangunan tentu saja menjadi sebuah harapan utama dengan adanya pemekaran wilayah tersebut, beberapa desa juga mengalami pemekaran pada tahun 2004, yaitu Desa Ciwaru menjadi Desa Ciwaru dan Desa Linggajaya serta Desa Kertawirama dimekarkan menjadi Desa Kertawirama dan Desa Ciasih.

Di sisi lain perhelatan Pemilihan Umum (Pemilu) yang pada waktu sebelumnya dikhawatirkan menimbulkan permasalahan sosial ternyata hanya sedikit saja mempengaruhi jalannya roda pemerintahan dan perekonomian di Kabupaten Kuningan. Selain karena sudah semakin meningkatnya kecerdasan sosial masyarakat, hal ini juga dikarenakan oleh semakin meningkatnya kesadaran berpolitik secara aman dan damai pada penduduk Kuningan secara keseluruhan.

Pemilihan Presiden secara langsung oleh masyarakat untuk yang pertama kalinya menghasilkan pasangan calon presiden dan wakil presiden SBY dan Jusuf Kalla sebagai pasangan yang memperoleh suara terbanyak pada putaran pemilihan kedua setelah sebelumnya dalam pemilihan putaran pertama berada di urutan kedua di bawah pasangan Mega / Hasyim.

Keberadaan LSM sebagai penyuara suara rakyat juga mengalami pertumbuhan yang cukup baik hanya saja perlu diperhatikan pula pertumbuhan kualitasnya sehingga keberadaan mereka dapat pula dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat secara keseluruhan.

Kondisi sosial politik yang kondisif seperti ini perlu terus dipertahankan dan dijaga stabilitasnya demi kelancaran pembangunan sehingga dapat dilaksanakan secara berkelanjutan siapapun yang menjadi pemimpinnya.

Rabu, 28 April 2010

Sistem Politik Indonesia

Dalam perspektif sistem, sistem politik adalah subsistem dari sistem sosial. Perspektif atau pendekatan sistem melihat keseluruhan interaksi yang ada dalam suatu sistem yakni suatu unit yang relatif terpisah dari lingkungannya dan memiliki hubungan yang relatif tetap diantara elemen-elemen pembentuknya. Kehidupan politik dari perspektif sistem bisa dilihat dari berbagai sudut, misalnya dengan menekankan pada kelembagaan yang ada kita bisa melihat pada struktur hubungan antara berbagai lembaga atau institusi pembentuk sistem politik. Hubungan antara berbagai lembaga negara sebagai pusat kekuatan politik misalnya merupakan satu aspek, sedangkan peranan partai politik dan kelompok-kelompok penekan merupakan bagian lain dari suatu sistem politik. Dengan merubah sudut pandang maka sistem politik bisa dilihat sebagai kebudayaan politik, lembaga-lembaga politik, dan perilaku politik.

Model sistem politik yang paling sederhana akan menguraikan masukan (input) ke dalam sistem politik, yang mengubah melalui proses politik menjadi keluaran (output). Dalam model ini masukan biasanya dikaitkan dengan dukungan maupun tuntutan yang harus diolah oleh sistem politik lewat berbagai keputusan dan pelayanan publik yang diberian oleh pemerintahan untuk bisa menghasilkan kesejahteraan bagi rakyat. Dalam perspektif ini, maka efektifitas sistem politik adalah kemampuannya untuk menciptakan kesejahteraan bagi rakyat.

Namun dengan mengingat Machiavelli maka tidak jarang efektifitas sistem politik diukur dari kemampuannya untuk mempertahankan diri dari tekanan untuk berubah. Pandangan ini tidak membedakan antara sistem politik yang demokratis dan sistem politik yang otoriter.

http://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_politik

A. Suprastruktur dan Infrastruktur Politik di Indonesia

1. Pengertian sistem Politik di Indonesia

Sistem politik Indonesia diartikan sebagai kumpulan atau keseluruhan berbagai kegiatan dalam Negara Indonesia yang berkaitan dengan kepentingan umum termasuk proses penentuan tujuan, upaya-upaya mewujudkan tujuan, pengambilan keputusan, seleksi dan penyusunan skala prioritasnya.

politik adalah emua lembaga-lembaga negara yang tersbut di dalam konstitusi negara ( termasuk fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif ). Dalam Penyusunan keputusan-keputusan kebijaksanaan diperlukan adanya kekuatan yang seimbang dan terjalinnya kerjasama yang baik antara suprastruktur dan infrastruktur politik sehingga memudahkan terwujudnya cita-cita dan tujuan-tujuan masyarakat/Negara. Dalam hal ini yang dimaksud suprastruktur politik adalah Lembaga-Lembaga Negara. Lembaga-lembaga tersebut di Indonesia diatur dalam UUD 1945 yakni MPR, DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial. Lembaga-lembaga ini yang akan membuat keputusan-keputusan yang berkaitan dengan kepentingan umum.

Badan yang ada di masyarakat seperti Parpol, Ormas, media massa, Kelompok kepentingan (Interest Group), Kelompok Penekan (Presure Group), Alat/Media Komunikasi Politik, Tokoh Politik (Political Figure), dan pranata politik lainnya adalah merupakan infrastruktur politik, melalui badan-badan inilah masyarakat dapat menyalurkan aspirasinya. Tuntutan dan dukungan sebagai input dalam proses pembuatan keputusan. Dengan adanya partisipasi masyarakt diharapkan keputusan yang dibuat pemerintah sesuai dengan aspirasi dan kehendak rakyat.

B. Perbedaan sistem politik di berbagai Negara

1. Pengertian sistem politik

a. Pengertian Sistem

Sistem adalah suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks dan terorganisasi.

b. Pengertian Politik

Politik berasal dari bahasa yunani yaitu “polis” yang artinya Negara kota. Pada awalnya politik berhubungan dengan berbagai macam kegiatan dalam Negara/kehidupan Negara.

Istilah politik dalam ketatanegaraan berkaitan dengan tata cara pemerintahan, dasar dasar pemerintahan, ataupun dalam hal kekuasaan Negara. Politik pada dasarnya menyangkut tujuan-tujuan masyarakat, bukan tujuan pribadi. Politik biasanya menyangkut kegiatan partai politik, tentara dan organisasi kemasyarakatan.

Dapat disimpulkan bahwa politik adalah interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka proses pembuatan kebijakan dan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu.

c. Pengertian Sistem Politik

Menurut Drs. Sukarno, sistem politik adalah sekumpulan pendapat, prinsip, yang membentuk satu kesatuan yang berhubungan satu sama lain untuk mengatur pemerintahan serta melaksanakan dan mempertahankan kekuasaan dengan cara mengatur individu atau kelompok individu satu sama lain atau dengan Negara dan hubungan Negara dengan Negara.

SISTEM POLITIK menurut Rusadi Kartaprawira adalah Mekanisme atau cara kerja seperangkat fungsi atau peranan dalam struktur politik yang berhubungan satu sama lain dan menunjukkan suatu proses yang langggeng

2. Macam-macam Sistem Politik

3. Sistem Politik Di Berbagai Negara

a. Sistem Politik Di Negara Komunis :

Bercirikan pemerintahan yang sentralistik, peniadaan hak milk pribadi, peniadaan hak-haak sipil dan politik, tidak adanya mekanisme pemilu yang terbuka, tidak adanya oposisi, serta terdapat pembatasan terhadap arus informasi dan kebebasan berpendapat

b. Sistem Politik Di Negara Liberal :

Bercirikan adanya kebebasan berpikir bagi tiap individu atau kelompok; pembatasan kekuasaan; khususnya dari pemerintah dan agama; penegakan hukum; pertukaran gagasan yang bebas; sistem pemerintahan yang transparan yang didalamnya terdapat jaminan hak-hak kaum minoritas

c. Sistem Politik Demokrasi Di Indonesia :

Sistem politik yang didasarkan pada nilai, prinsip, prosedur, dan kelembagaan yang demokratis. Adapun sendi-sendi pokok dari sistem politik demokrasi di Indonesia adalah :

1. Ide kedaulatan rakyat

2. Negara berdasarkan atas hukum

3. Bentuk Republik

4. Pemerintahan berdasarkan konstitusi

5. Pemerintahan yang bertanggung jawab

6. Sistem Perwakilan

7. Sistem peemrintahan presidensiil

1. 4. Peran serta masyarakat dalam politik adalah terciptanya masyarakat politik yang “Kritis Partisipatif” dengan ciri-ciri

a. Meningkatnya respon masyarakat terhadapkebijakan pemerintah

b. Adanya partisipasi rakyat dalam mendukung atau menolak suatu kebijakan politik

c. Meningkatnya partisipasi rakyat dalam berbagai kehiatan organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan kelompok-kelompok penekan

http://kewarganegaraan-rosi.blogspot.com/2009/01/sistem-politik-indonesia.html

PERLUNYA REORIENTASI SOSIOLOGI DI INDONESIA

PERLUNYA REORIENTASI SOSIOLOGI DI INDONESIA

Sumber : [Artikel - Th. I - No. 7 - September 2002]
Sediono MP Tjondronegoro

I. PENDAHULUAN

Apabila Sosiologi difahami sebagai ilmu sosial yang paling komprehensif dan dapat menarik generasasi paling luas, karena mempelajari dan menemukan hubungan antara pelaku sosial yang berkelompok, maka Sosiologi dapat seakan-akan memanyungi ilmu-ilmu sosial lain.

Sociology (Pratt & Fairhild): is the scientific study of the phenomena arising out of the group relations of human being. The verified generalizations which are earmark of true science, are being progressively built up.

Dalam ranah ilmu Ekonomi telah dikembangkan falsafah dasar mengenai penguasaan, pemanfaatan/eksploatasi dengan tujuan produksi dan konsumsi sumberdaya, baik alam maupun manusia, menurut perinsip kegunaan (utilitarianisme). Karena itu Ekonomi modern, menyimpang dari falsafah semasa ekonomi klasik A. Smith, mengabstraksikan dimensi keadilan dan pemerataan (Gouldner, 1973). Itu pula yang mendekatkan sifat ekonomi ke ilmu alam diera neo-klasik.

Bersebrangan dengan itu Ethnologi memusatkan studi deskriptifnya pada budaya kelompok-kelompok ethnis, terutama yang berada dalam tahap perkembangan pra-sejarah dan / atau pra-aksara.

Ilmu Antroophologi yang sudah mulai menjembatani dua ranah tersebut dengan mempelajari, baik aspek manusia sebagai organisme (Physical Antrhopology) maupun perilaku dalam lingkungan kebudayaan (Ethology Cultural/Social Antrhopology).

Ilmu politik memusatkan perhatian pada hubungan dan interaksi yang berkaitan dengan pembagian dan pertukaran kekuasaan (=power).

Sejarah menjadi sangat relevant dalam menekuni Sosiologi karena menunjukkan kecenderungan (trends) dan membuka peluang, baik untuk memahami proses perubahan, bertahap atau sebagai loncatan, maupun membuka peluang untuk membanding gejala sosial/ kemasyarakatan.

Beberapa cabang kelompok ilmu lain yang sering di acu sebagai kelompok Humaniora seperti Hukum, Pendidikan dan komunikasi pun menunjang dan memberi pengetahuan sangat berharga untuk sosiologi.

Dalam zaman penjajahan Belanda masyarkat Indonesia yang belum dipersepsikan sebagai satu kesatuan, lebih dipelajari dari sudut pandang Ethnologi dan Antropologi budaya. Berkaitan dengan itu juga Hukum Adat sangat diminati baik oleh sarjana Belanda maupun Indonesia, dan banyak diantara mereka bergelar Sarjana Hukum.

Mungkin minat tersebut juga merupakan kebutuhan pemerintah Hindia Belanda yang ingin menghayati sifat dan tata kehidupan terutama suku-suku bangsa yang berperan di Nusantara. Nama-nama besar seperti Krom, Veth, dan Snouch Hurgronje boleh dikatakan perintis ilmu-ilmu sosial ini di Indonesia sejak akhir abad ke-19 sampai awal abad ke-20.

Sejak tahun 1920-an timbullah minat sarjana-sarjana Belanda untuk memahami masyarakat lebih luas, karena gejala-gejala sosial yang disoroti tidak terbatas pada lingkungan suku bangsa atau group ethnis. Di antaranya adalah B. Schrieke (1890-1945) yang menulis karangan-karangan ethnografis dan sejarah, sehingga gabungan kedua konteks itu bercorak Sosiologi. Salah satu variabel yang jelas mencerminkan ilmu Sosiologi yang menjadi garapan Schrieke adalah Akulturasi.

Misalnya Shcrieke mengulas “Pergeseran kekuasaan Politik dan Ekonomi di Nusantara antara abad ke 16 sampai abad ke-17”. Satu sebab mengapa Schrieke kurang dikenal dan tulisannya kurang dibaca ialah karena beliau menulis dalam bahasa Belanda. Baru setelah tahun 1955 beredarlah kumpulan karangan Schrieke yang diterjemahkan kedalam bahasa Inggris (2 jilid. 1955).

Tokoh Belanda lain yang melalui karangan sejarah melukiskan mayarakat Indonesia adalah J.C. van Leur (1934-1942). Jelas konteks makronya tercermin dari judul-judul karangan seperti a.l. Indonesian Trade and Society.

Seorang Sarjana Hukum lain yang dikenal dan menulis tentang Indonesia masa kini (kontemporer), bahkan juga meletakkan Indonesia dalam konteks lebih luas lagi adalah Prof. W.F. Wertheim (1899-2001) yang pernah mengajar di Rechts Hogeschool di Jakarta (1936) dan menjadi guru besar tamu di Fakultas Pertanian, UI (Bogor) 1957.

Karena Wertheim mengalami pendudukan Jepang di Indonesia dan sempat mengamati kebangkitan Nasional Indonesia pula, beliau, dapat merekam perubahan sosial dalam bukunya “Indonesia Society in Transition” dari daerah jajahah menjadi Republik yang berdaulat.


II. PERKEMBANGAN THEORI SOSIOLOGI

Sarjana-sarjana Belanda yang meminati Sosiologi dahulu banyak bergelar Sarjana Hukum, dan aspek-aspek Sosiologi juga diajarkan di Fakultas Hukum, mungkin warisan dari periode mempelajari Hukum Adat yang masih diminati.

Ini sebabnya mengapa baik di Universitas Indonesia dan di Universitas Gadjah Mada dosen-dosen Indonesia banyak bergelar SH. Seperti misalnya Soelaeman Soemardi, Soekanto, Soetandiyo Wignyo Soebroto, Satjipto Raharjo dan lain-lain.

Pengaruh sosiologi Eropa memang juga menggali dan dari pemikir-pemikir falsafah a.l. Bapak Sosiologi August Comte (1798-1857).

Pendekatan yang agak ethno-Antropologis tercermin juga dalam buku E. Durkheim tentang agama, tetapi buku-buku lain seperti mengenai “Pembagian Kerja” (1966) dan “Bunuh Diri” sudah jelas dikarang dalam konteks makro sosiologi.

Memang penyebaran theori-theori klasik Sosiologi di Indonesia tidak terlalu luas, nama-nama seperti P. Sorokin, M. Weber, Znaniecki, Marx, Von Wiese, G. Simmel, T. Shanin dan banyak lagi kurang mengisi bahan kuliah para dosen.

Sejak pertengahan 1950-an Indonesia mulai mengirimkan mahasiswa untuk berbagai ilmu sosial keluar negeri, tetapi ada kecenderungan lebih banyak ke Amerika Serikat daripada ke Eropa.

Antara lain Soedjito Djojohardjo dikirim ke Inggris, tetapi lebih banyak lagi yang belajar di Amerika dan menghasilkan thesis Ph.D. seperti Prof. Selo Soemardjan, Mely Tan APU, Prof. Hasyah Bachtiar (hanya sebentar di Universitas Amsterdam sebelum ke Harvad) dan lain-lain.

Perlu dipahami bahwa pengembangan dan perkembangan theori yang digubah pakar Sosiologi tidak terlepas dari kejadian-kejadian besar dalam masyarakat dan pengaruh-pengaruhnya kepada pemikir / ilmuwan yang kemudian menerima sejumlah assumsi yang mendasari theori.

Demikian keperluan pemerintah jajahan di Hindia Belanda mendorong ilmuwan menelusuri adat kebiasaan suku-suku bangsa di Nusantara. Pengertian yang diperoleh mengarahkan kebijaksanaan sedemikian rupa sehingga mereka yang dijajah tidak menimbulkan penolakan atau pembangkangan yang terlalu kuat.

Dalam masa 1800-1825, dibawah pengaruh tumbuhnya kaum borjuis di Eropa dan awal industrialisasi yang menimbulkan / menyuburkan “budaya utilitarianisme” sosiologi seakan-akan hanya mempelajari gejala-gejala yang tersisa (unfinished business) dalam perjalanan revolusi industri. A. Gouldner (1973:92) mendeskripsikannya dalam kalimat “Sociology made the residual, Social, Element its sphere”. Jadi ranah sosiologi seakan-akan dipisah dari perkembangan ekonomi dan teknologi.

Baru sekitar pertengahan abad ke-19 sosiologi, ekonomi dan politik (Marx, 1848) mulai difahami sebagai bidang-bidang ilmu yang saling terjalin.

“Sociology thus remains concerned with society as a “whole” as some kind of totality, but it now regards itself as responsible only for one dimension of this totality. Society has been parceled out analytically (Tj. Only) among the various social sciences. From this analytic standpoint, sociology is indeed, concerned with social systems or society as a “whole”, but only as it is a social whole”. (Gouldner, 1973:94)

Theori dalam ilmu sosial pun mencari keteraturan perilaku manusia serta pemahaman dan sikap yang mendasarinya. Karena keadaan masyarakat yang berubah-ubah, pemahaman, sikap dan perilaku warga / pelaku social pun dapat berubah. Memang perubahaan sosial bisa bersifat makro, tetapi juga bisa lebih mikro mencakup kelompok-kelompok masyarakat yang relatif lebih kecil dari satu bangsa, atau kumpulan bangsa-bangsa.

Theori juga mengandung sifat universalitas, artinya dapat berlaku di lain masyarakat yang mana saja, walaupun sering dibedakan atara Grand Theory dan theori yang cakupannya tidak seluas itu.

Theori August Comte, Karl Marx dan beberapa theory Max Weber dapat digolongkan ke Grand Theory, sedangkan theori Parson relatif mikro karena melepaskan diri dari kerangka sejarah dan memfokuskan analisnya pada sistem sosial dan struktur, lebih khusus dalam masyarakat Amerika Serikat.

Seorang ahli Sosiologi Alwin Gouldner (1971) yang bersifat kritis dan menulis buku berjudul “The Coming Crisis of Western Sociology” mengungkapkan bahwa Talcott Parsons menghasilkan “Academic Sosiology” dimasa Amerika Serikat mengalami krisis ekonomi yang dahsyat (1930), bahkan aliran tersebut kemudian mempengaruhi di luar A.S.

Parsons juga mencoba mencari penyelesaian lebih prgamatis dalam zamannya yang pemikirannya membuahkan theori “Social System”.

Ini sebanya theori tesebut juga mempengaruhi pengajaran dan pemahaman sosiologi, yang waktu tahun 1930-an menarik banyak penganut pakar Sosiolog di luar AS.

Bahkan sedemikian rupa sehingga menggusur theori-theori sosiologi dalam tradisi Eropa, seperti Max Weber, Karl Mannheim dan lain-lain yang tidak mengesampingkan dimensi falsafah dan sejarah. Jadi boleh dikatakan sosiologi Meso timbul dengan theori Parsons, tetapi dengan mengorbankan faktor “dinamika” (perubahan sosial makro yang ciri Sosiologi Eropa) dengan mengunggulkan “Struktur dan Fungsi”.

Akibat pengaruh Amerika Serikat sebagai negara adidaya setelah 1950 yang terus meluas setelah perang dunia kedua, theori Sosiologi dinegara berkembang pun terpengaruhi, karena menekuni masalah yang tidak melampaui batas “nation state”. Negara-negara baru dengan kesadaran nasional yang tinggi ingin mengatur struktur kelembagaan dalam masyarakat masing-masing.

Sekarang di Indonesia mulai terasa adanya dilemma, karena “nation state” belum mantap sudah timbul Globalisasi yang pasti merubah pengelompokan dan perilaku-perilaku sosial yang lebih universal.


III. REORIENTASI SOSIOLOGI INDONESIA

Baik lahirnya “nation state” Indonesia di pertengahan abad ke-20 dan pembangunan nasional yang digalakkan selama periode pemerintahan Orde Baru merangsang tumbuhnya theori struktur dan fungsi Parsons. Bukan saja pragmatik (non-dinamika) yang dipentingkan karena tujuannya adalah pertumbuhan ekonomi, tetapi juga kurang mengulas perubahan sosial dan konflik.

Perubahan struktur sosial yang sebenarnya di Indonesia akan dimulai tahun 1960 dengan mengatur agraria, berhenti tetapi itu (1965) dan kemudian andalannya adalah menumbuhkan klas menengah. Sering dikatakan bahwa klas menengah merupakan prasyarat untuk pertumbuhan demokrasi maupun ekonomi.

Dialektika dalam masyarakat yang mengandung potensi konflik , antara sentralisme politik dan arus kebebasan generasi muda yang tertekan, meletus waktu krisis 1997 dan Reformasi 1998 sampai menggoncangkan sendi-sendi masyarakat.

Gejala-gejala yang sebelumnya latent, sekarang menjadi perhatian Rakyat, dan aneka elite menjadi faktor yang penting dalam usaha mecapai konsensus nasional baru.

Mengingat hal-hal tersebut diatas, terasa bahwa buku P. Sorokin (1928) “Contemporary Sociological Theories” sudah diperluas dengan theori-theori yang sudah lebih mengintegrasikan beberapa cabang ilmu-ilmu sosial.

Pertautan antara aspek-aspek psikologi misalnya dapat ditemukan dalam buku R. Presthus (1962) dan D. Riesman dkk. (1961). [1]

K. Boulding (1962) seorang guru besar ekonomi menambahkan teori konflik dan memperkaya theori klasik terdahulu (Marx, Simel, Coser). [2]

Erat pula kaitannya dengan gejala-gejala yang kita alami sejak Reformasi 1998 adalah buku-buku C. Wright MILLS (2959 dan 1963). [3]

[1] Roberth Presthus (1962). “ The Organizational Society; An Analysis and a Theory” New York, random House.
David RIESMAN, dkk. (1961) “The Lonely Crowd.” New Haven, Yale University Press

[2] Kenneth BOULDING (1962). “ Conflict and Defensel; A General Theory”. New York, Harper Torchbooks.

[3] C. Wright Mills (1959). “The Power Elite”. New York, Oxford Univ. Press.
________ (1963). “Power Politics and People.” London, Oxford Univ. Press.

Analisa-analisa pakar-pakar tersebut diatas menunjukkan pentingnya dinamika sosial dalam masyarakat modern yang lebih memperkaya imajinasi sosiologi kita.

Jadi di Amerika Serikat setelah T. Parsons timbul mazhab-mazhab Sosiologi muda yang lebih memahami pentingnya gejala perubahan dan konflik sosial, yang pada hemat penulis lebih merupakan warisan dari tradisi Sosiologi Eropa.

Ini dibenarkan oleh a. Gouldner yang menulis dan menyimpulkan bahwa “Academic Sociology semakin terjalin dengan analisa K. Marx, sehingga di Amerika misalnya menimbulkan gerakan “New Left” menentang Establishment atau di Eropa (Jerman) “Tentara Merah” dengan tokoh muda Beader Meinhof. Mungkin P.R.D di Indonesia dapat diketegorikan dalam pemberontakan generasi muda seperti itu, yang sudah jenuh dengan elite Orde Baru di Jepang pun ada gerakan-gerakan serupa.

Pemberontakan menentang tradisi dan pemikiran generasi “arrive” yang kolot oleh generasi muda selalu akan timbul dalam masyarakat manusia sebagai terjadi tahun 1945, sebentar di tahun 1965 dan dewasa ini sejak tahun 1998.

Dalam arti yang lebih murni memang paradigma yang umum dianut sarjana Sosiologi di Indonesia perlu dirubah. Kalau di Zaman Orde Baru sukar untuk menganalisa secara terbuka gejala stratifikasi sosial dan konflik antara Klas, sekarang sudah lebih bisa diterima, karena memang gejalanya sudah ada sejak zaman penjajahan sekalipun.

Struktur feodal memang berlapis-lapis dan eksploatasi jelas sudah ada. Jadi perlu reorientasi sosiologi untuk banyak ilmuwan Sosiologi dan cedekiawan yang memperhatikan perkembangan kebudayaan karena keadaan sudah berubah. Tantangan bukan hanya ada di dalam negeri, tetapi sekaligus juga dalam hubungan kita dengan negara dan bangsa, bukan saja yang geografis menjadi tetangga kita, tetapi juga dengan negara-negara sebenua, bahkan di benua lain.

Satuan pelaku sosial bukan saja lagi “nation state” tetapi komunitas negara atau bangsa yang sudah melintasi batas nation-state. Mazhab-mazhab agama menjadi salah satu ilustrasi jelas, tetapi juga “pendukung pelestarian alam dan lingkungan, serta perjuangan untuk “Hak Azasi Manusia” dan “Gender” dapat segera difahami sebagai komunitas besar yang menjadi ciri pengelompokan Global.

Sosiologi tidak dapat lagi bertahan dengan membatasi diri dengan mempelajari “residual social elements seperti pernah digagas oleh cendekiawan Prancis Saint Simon di awal abad ke-19.

Inilah sebabnya mengapa perlu ada reorientasi Sosiologi di Indonesia; bukan ekonomi lagi yang akan bertahan sebagai “The Queen of The Social Sciences”, tetapi sosiologi yang mengulur tangan kepada cabang-cabang ilmu Sosial lain dan Humaniora untuk menganalisa dan memecahkan masalah kemasyarakatan secara terpadu.



Bogor, 20 Agustus 2002

Prof. Dr. Sediono MP Tjondronegoro, Ketua Ikatan Sosiologi Indonesia (ISI) Pusat, 1999 - 2003.

Makalah disampaikan pada Seminar Nasional “Menggalang Masyarakat Indonesia Baru yang Berkemanusiaan”. Diselenggarakan oleh Ikatan Sosiologi Indonesia, tanggal 28 Agustus 2002 di Bogor.

Minggu, 28 Maret 2010

RISET TENTANG LAPORAN MENGENAI CARA ALTERNATIF UNTUK MENGATASI MASA RESESI TANPA PEMBERHENTIAN MASSAL

Pendahuluan

Tim Penelitian Beam diminta mengusulkan cara cara alternatif untuk membantu melalui kemungkinan resesi beberapa bulan mendatang, ketika perlambatan ekonomi diperkirakan terjadi. Sebuah artikel di Business Week berjudul “Hunkering Down in a Hurry” baru baru ini menunjukkan bahwa eksekutif disejumlah perusahaan besar kebanyakan memangkas biaya melalui pemberhentian karyawan dan restrukturisasi. Tn. Orient ingin Tim Peneliti Beam mengusulkan alternatif lain disamping PHK.
Laporan ini memberikan lima alternatif berikut kelebihan dan kekurangan masing-masing

Metode yang Dipakai untuk Menghasilkan Alternatif

Tim mempelajari indikator ekonomi dan publikasi analisis industri, membaca pidato Gubernur Dewan Bank Sentral, menelaah berbagai cara yang ditempuh perusahaan untuk memotong biaya selama periode non resesi dan resesi, dan berdasarkan hal tersebut, mengusulkan lima alternatif berikut.

Alternatif yang Diusulkan

1. Penundaan semua pengeluaran modal
2. Berhenti merekrut karyawan
3. Penagihan piutang buruk melalui usaha terus menerus
4. Memangkas pengeluaran operasi dengan pengurangan substansial dalam biaya perjalanan dan hiburan
5. Penghentian produksi produk berlaba rendah

Kelebihan dan Kekurangan Setiap Alternatif

Rincian analisis biaya manfaat untuk tiap usulan diatas ditampilkan dalam lampiran. Disini kami hanya memberikan manfaat untuk tiap altenatif.

1. Penundaan semua pengeluaran modal
Adalah baik untuk menghentikan semua pengeluaran modal karena produksi sebagian besar produk akan melambat selama resesi. Kecuali untuk suku cadang mesin yang sudah ada, tidak ada keperluan untuk membeli peralatan modal, dan semua proposal yang berkenaan dengan hal ini sebaiknya ditangguhkan.

Strategi ini akan memotong pengeluaran hingga tingkat 7 sampai 10% pendapatan. Lihat lampiran untuk selengkapnya. Dana cadangan bisa disimpan untuk membiayai pesanan dimasa depan ketika ekonomi kembali normal.

2. Berhenti Merekrut Karyawan
Peningkatan tahunan dalam jumlah staf selama empat tahun terakhir sekitar 15%. Dengan kemunduran ekonomi, penghentian penerimaan karyawan di semua kantor cabang akan menghemat lebih dari $10 juta setiap tahunnya.

Hal tersebut mungkin pada awalnya mengakibatkan beban kerja ekstra bagi staf dan menimbulkan ketidakpuasan kerja. Tetapi, setelah terbiasa, dan dampak aktual resesi menghambat mereka, karyawan akan berterima kasih atas pekerjaan yang mereka miliki. Adalah ide yang baik untuk menjelaskan alasan penghentian rekrutmen kepada karyawan sehingga mereka memahami motif dibalik kebijakan perusahaan, dan berterima kasih kepada diberitahu.

3. Penagihan Piutang Buruk melalui Upaya Intensif
Piutang buruk perusahaan mengalami peningkatan dalam tiga tahun terakhir, dan sampai saat ini belum ada upaya intensif untuk menagihnya.

Kami mengusulkan agar para wakil penagih (collection agent) yang sukses menagih piutang buruk untuk perusahaan lain segera dikontrak. Perantara tersebut mungkin harus dibayar lebih mahal daripada wakil penagih lain, tetapi biaya ekstra tersebut layak dikeluarkan. Sekitar satu miliar dolar bisa diperoleh dalam beberapa minggu jika mereka dipekerjakan, dan hal tersebut akan membantu keuangan perusahaan.

4. Pemangkasan Pengeluaran Operasi
Beberapa biaya operasi bisa dipangkas—biaya perjalanan manajer khususnya—seperti ditunjukkan dalam Tampilan 4 pada Lampiran. Biaya konferensi video jauh lebih murah dan cepat, dan sebaiknya diterapkan untuk sebagian besar rapat dan negosiasi. Hal ini sendiri dapat menghemat lebih dari $175.000 per bulan.

Cara lain untuk mengurangi pengeluaran adalah membatasi biaya hiburan yang sekedar untuk hiburan dan hanya untuk manajer yang secara aktif mempromosikan bisnis perusahaan atau penting bagi hubungan publik.

Perubahan ini akan berdampak negatif terhadap moral, tetapi para manajer memahami situasi ekonomi, dan akan menyesuaikan dengan sistem baru setelah resistensi awal menguap.

5. Menghentikan Produksi Produk yang Berlaba Rendah
Tim menemukan dari penelitian yang rinci terhadap dokumen angka produksi, penjualan, dan laba perusahaan untuk berbagai produk bahwa semua item yang terdaftar dalam Tampilan 5 pada Lampiran memberikan margin laba yang sangat rendah. Terbukti dari data yang ada bahwa banyak waktu dan usaha dihabiskan dalam memproduksi dan menjual produk-produk tersebut.

Akan berguna untuk menghapus setahap demi setahap produksi produk tersebut dan mengalihkan sumber daya pada produk berlaba tinggi yang diusulkan dalam Tampilan 6. Dari analisis biaya manfaat dalam Tampilan 7, terlihat bahwa beberapa miliar dapat dihemat melalui strategi ini.

Adalah mungkin untuk menerapkan kelima alternatif di atas dan mengatasi serangan gencar resesi dengan penuh percaya diri.

Sumber : Sekaran, Uma. 2006. Metodologi Penelitian Untuk Bisnis. Jakarta: Salemba Empat


Tanggapan : Penulisan riset mengenai cara alternatif untuk mengatasi masa resesi tanpa pemberhentian massal di atas memakai metode deskriptif, metode ini menjelaskan suatu sifat sesuatu yang tengah berlangsung pada saat riset dilakukan & memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu. Penelitian ini menggambarkan tentang metode yang akan digunakan untuk masa yang akan datang, karena pada riset ini perusahaan akan mempelajari indikator-indikator yang secara signifikan berhubungan positif terhadap keuangan perusahaan. Perusahaan berusaha menekan masa resesi ini dengan tidak memberlakukan PHK yang jelas-jelas akan menguntungkan sebelah pihak, dimana perusahaan akan berkurang bebannya sedangkan karyawan malah merugi karena kehilangan pekerjaannya. Beberapa alternatif yang diusulnya memang cukup efektif karena adanya penelitian sebelumnya yang membuktikan alternatif tersebut dapat diandalkan dan layak dilakukan. Oleh Karena itu riset ini, lebih kepada jenis metode Riset Kecenderungan (Trend Analysis), dimana riset ini melihat kepada kondisi yang akan datang dengan melakukan proyeksi atau ramalan (forecast) adalah dengan cara analisis kecenderungan. (Idfan Utama 28208001)

Jumat, 19 Februari 2010

Sosiologi & Politik

Pengertian Sosiologi Politik
Sumber Buku Sosiologi Politik Karya Arie Soesilo
http://massofa.wordpress.com/2008/03/26/sosiologi-politik-bag-1/

Terdapat beberapa definisi tentang sosiologi yang dikemukakan oleh berbagai tokoh sosiologi. Benang merahnya adalah bahwa sosiologi pada dasarnya memusatkan perhatiannya pada masyarakat dan individu, karena menurut sosiologi, masyarakat sebagai tempat interaksi tindakan-tindakan individu di mana tindakan tersebut dapat mempengaruhi masyarakat. Sosiologi juga memahami tentang lembaga sosial dan kelompok sosial yang merupakan bagian dari masyarakat sebagai unit analisis sosiologi. Selain itu sosiologi juga mempelajari tentang tatanan sosial serta perubahan sosial.

Politik berkaitan pelaksanaan kegiatan dan sistem politik untuk tercapainya tujuan bersama yang telah ditetapkan, dalam hal ini adanya penggunaan kekuasaan agar tujuan tersebut dapat terlaksana. Perlu untuk dipahami bahwa tujuan yang telah ditentukan tersebut merupakan tujuan publik dan bukannya tujuan individu.

Sedangkan sosiologi politik dasarnya berhubungan dengan penggunaan kekuasaan dan wewenang dalam pelaksanaan kegiatan sistem politik, yang banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial budaya.

Sumbangan Pemikiran Teori Klasik pada Sosiologi Politik

Dari beberapa tokoh teori klasik sosiologi ada beberapa tokoh yang dianggap banyak memberikan kontribusi dalam hal teori yang sampai sekarangpun masih digunakan sebagai dasar berpikir dalam menjelaskan sosiologi politik. Tokoh tersebut antara lain adalah Karl Marx, Max Weber dan Emile Durkheim. Ketiganya dapat dianggap sebagai tokoh yang utama dalam teori klasik.

Meskipun ketiganya tidak secara jelas menjelaskan tentang sosiologi politik tetapi teori-teori dan konsep-konsep mereka tersebut dapat memberikan suatu pemahaman yang mendalam tentang sosiologi politik dengan berdasarkan teori sosiologi klasik.

Persamaan ketiga tokoh tersebut dalam menjelaskan teorinya adalah:

1.

Memberikan analisis secara makro
2.

Penjelasan bersifat komparasi sejarah
3.

Mengemukakan adanya perubahan sosial
4.

Teorinya dapat diterapkan di semua tipe masyarakat

Setiap tokoh mempunyai pendekatan dan konsep yang berbeda dalam memberikan kontribusi dalam sosiologi politik. Marx dengan pendekatan materialisme historis dengan konsep tentang kelas, eksploitasi, alinasi, negara serta ideologi. Pendekatan Weber adalah analisis tipe ideal dan sosiologi intepretatif, dengan konsep rasionalisasi, otoritas, kelompok status serta partai politik. Sedangkan pendekatan Durkheim adalah fungsionalisme sosiologis melalui konsepnya solidaritas sosial, anomie dan kesadaran kolektif. Konsep kekerabatan, agama, ekonomi, stratifikasi dan sistem nilai dan kepercayaan bersama merupakan faktor-faktor sosial budaya yang banyak memberikan pengaruh pada pelaksanaan sistem politik, di mana masing-masing tokoh akan mengemukakan hipotesisnya dalam pelaksanaan kegiatan politik.

Faktor-faktor Berpengaruh Terhadap Sikap Perilaku Politik Individu

Keluarga

Dari urain di atas nampak bahwa peranan kehidupan keluarga dalam mendorong partisipasi politik seseorang cukup signifikan. Setidaknya dalam keluarga yang memiliki minat politik yang tinggi, cenderung homogen dalam pilihan politik, ditambah dengan tingkat kohesi keluarganya yang cukup tinggi, kecenderungan seorang anak untuk berpartisipasi dalam politik sebagaimana kehidupan politik keluargannya relatif tinggi.

Aspek-aspek kehidupan keluarga yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi partisipasi politik seorang anak, diantaranya karena:

1.

Tingkat daya tarik keluarga bagi seorang anak
2.

Tingkat kesamaan pilihan (preferensi) politik orang tua
3.

Tingkat keutuhan (cohesiveness) keluarga
4.

Tingkat minat orang tua terhadap politik
5.

Proses sosialisasi politik keluarga


Agama dan Ekonomi

Selain keluarga faktor yang mempengaruhi perilaku politik individu adalah agama yang dianutnya. Dalam kenyataan pendidikan anak dalam keluarga antara lain mengajarkan tentang otoritas, yaitu otoritas orang tua. Otoritas ini merupakan perpaduan antara otoritas politik dan agama. Sementara organisasi keagamaan di luar rumah pada kenyataannya juga mensosialisasikan ajaran yang mengandung pendidikan politik. Dengan demikian agama yang memuat nilai-nilai dan ajaran-ajaran juga dapat mendorong individu untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik.

Selain itu secara ekonomi melalui partisipasi dalam serikat-serikat pekerja juga dapat mendorong individu untuk ikut serta dalam kegiatan politik. Organisasi pekerja merupakan ajang kampanye dan mobilisasi massa untuk dapat ikut berpolitik.

Stratifikasi serta Sistem Nilai dan Kepercayaan

Perbedaan kelas sosial dalam suatu masyarakat akan berpengaruh pada perbedaan keyakinan dan pola perilaku individu di berbagai bidang kehidupan, termasuk kehidupan politik. Perbedaan kelas akan tercermin pada praktik sosialisasi, aktivitas budaya, dan pengalaman sosialnya. Tingkat partisipasi individu dalam voting dilukiskan dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, pendapatan, ras, jenis kelamin, umur, tempat tinggal, situasi, dan status individu tersebut.

Perilaku politik individu juga dipengaruhi oleh sistem nilai dan kepercayaan yang dianut oleh masyarakat dimana individu tersebut tinggal. Pada masyarakat Indonesia dijumpai sistem nilai dalam bermusyawarah. Sementara itu di Amerika Serikat sistem sekolah dianggap sebagai agen sosialisasi politik.

Pengertian Sosialisasi Politik

Terdapat berbagai macam definisi untuk mengartikan pengertian sosialisasi politik. Secara singkat dapat dikatakan bahwa sosialisasi politik adalah proses internalisasi nilai, pengenalan dan pemahaman, pemeliharaan dan penciptaan, serta proses eksternalisasi nilai-nilai dan pedoman politik dari individu/kelompok ke individu/kelompok yang lain. Sosialisasi politik ini dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung.

Agen-agen Sosialisasi Politik

Dalam suatu proses sosialisasi nilai dan perilaku politik diperlukan agen-agen sosialisasi yang merupakan pihak yang melakukan transfer nilai. Agen pertama adalah keluarga dimana individu menerima warisan nilai-nilai pada tahap awal dalam hidupnya. Sosialisasi ini dapat terjadi secara represi atau partisipatoris. Sekolah juga merupakan agen sosialisasi politik sebab sekolah menjalankan fungsi transformasi ilmu pengetahuan, nilai dan sikap yang di dalamnya juga termasuk ilmu, nilai, dan sikap politik. Sosialisasi politik juga dapat melalui teman sebaya (peer group) yang sifatnya informal. Agen sosialisasi terakhir adalah media, dimana berita yang dilihat atau dibaca setiap hari merupakan sosialisasi yang efektif.

Pengertian Partisipasi Politik

Bertitik tolak dari beberapa definisi di atas, maka partisipasi politik secara umum bisa dikatakan merupakan kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, dengan jalan memilih pemimpin negara dan secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kebijakannya.

Di sisi lain, partisipasi politik pun diarahkan untuk memperkuat sistem politik yang ada. Dalam tataran ini partisipasi politik dipandang sebagai bentuk legitimasi dari sistem politik yang bersangkutan. Atau dengan kata lain partisipasi politik menjadi salah satu indikator signifikan atas dukungan rakyat baik terhadap pemimpinnya, kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemimpinnya maupun bagi sistem politik yang diterapkannya.


Bentuk dan Model Partisipasi Politik

Partisipasi pada dasarnya merupakan kegiatan warga negara dalam rangka ikut serta menentukan berbagai macam kepentingan hidupnya dalam ruang lingkup dan konteks masyarakat atau negara itu sendiri. Karena itu partisipasi itu sendiri bisa beragam bentuk kegiatannya. Bagaimana pun, ekspresi orang dalam mengemukakan atau dalam merespon berbagai macam permasalahan dan kepentingan politiknya, satu sama lain akan berbeda-beda. Uraian di atas memperlihatkan bahwa partisipasi politik sebagai suatu bentuk kegiatan atau aktivitas dapat dilihat dari beberapa sisi. Ia bisa dilihat sebagai bentuk kegiatan yang secara sadar maupun tidak sadar atau dimobilisasi. Ia bisa dilakukan secara bersama-sama ataupun sendiri. Kemudian dapat pula dilakukan langsung ataupun tidak langsung, melembaga ataupun tidak melembaga sifatnya, dan seterusnya.

Faktor-faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya partisipasi politik seseorang adalah berdasarkan tinggi rendahnya dan kombinasi kedua faktor tersebut menghasilkan model partisipasi politik.

Minggu, 14 Februari 2010

Pandangan tentang Riset Ilmiah

Metodologi Riset/ Penelitian
(sumber : http://madbardo.blogspot.com/2010/02/metodologi-riset-penelitian.html)

PENGERTIAN & DEFINISI PENELITIAN (RISET) :
· Pemikiran yang sistematis mengenai berbagai jenis masalah yang pemecahannya memerlukan pengumpulan dan penafsiran fakta-fakta (data-data)
· Penyelidikan dari suatu bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta atau prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati dan sistematis
· Usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan
· Suatu cara untuk memahami sesuatu melalui penyelidikan atau melalui usaha mencari bukti-bukti yang muncul sehubungan dengan masalah itu, yang dilakukan secara hati-hati sekali sehingga diperoleh pemecahannya

METODOLOGI PENELITIAN merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang membicarakan/ mempersoalkan mengenai cara-cara melaksanakan penelitian (meliputi kegiatan-kegiatan mencari, mencatat, merumuskan, menganalisis sampai menyusun laporannya) berdasarkan fakta-fakta atau gejala-gejala secara ilmiah
SEJARAH PENELITIAN
· Timbulnya Ilmu Pengetahuan : akibat adanya kekaguman manusia terhadap yang dihadapinya, baik mikrokosmos (alam kecil) maupun makrokosmos (alam besar)
· Ilmu Pengetahuan : kumpulan pengalaman-pengalaman dan pengetahuan-pengetahuan dari sejumlah orang yang dipadukan secara harmonik dalam suatu bangun yang teratur
· Timbulnya Penelitian : akibat adanya hasrat ingin tahu secara terus menerus
· Peranan Ilmu Pengetahuan dan Penelitian :
1. Menjelaskan (deskripsi)
2. Menyusun teori
3. Membuat ramalan (prediksi)
4. Pengendalian (kontrol)
· Pendekatan Ilmiah merupakan syarat mutlak untuk timbulnya ilmu, yang dapat diterima oleh akal dengan berpikir ilmiah

3 TAHAP BERPIKIR ILMIAH :
1. Skeptik : upaya untuk selalu mencari bukti-bukti (jawaban) terhadap setiap permasalahan
2. Analitik : upaya untuk selalu menimbang-nimbang setiap permasalahan yang dihadapi, mana yang relevan, mana yang menjadi masalah utama, dsb.
3. Kritis : upaya untuk mengembangkan kemampuan menimbang yang obyektif, disertai adanya data-data dan pola pikir yang logis

PENDEKATAN NON ILMIAH
1. Akal sehat
2. Prasangka
3. Penemuan kebetulan dan coba-coba (trial & error)
4. Pendekatan intuitif (dorongan hati)

CIRI-CIRI KEGIATAN PENELITIAN
1. Dirancang dan diarahkan untuk memecahkan suatu permasalahan
2. Menekankan pada pengembangan generalisasi, prinsip-prinsip dan teori
3. Berpangkal pada masalah/obyek yang dapat diobservasi
4. Memerlukan observasi dan deskripsi yang mapan
5. Berkepentingan dengan penemuan baru
6. Prosedur pelaksanaannya dirancang secara teliti dan rasional
7. Menuntut keahlian
8. Ditandai dengan upaya yang obyektif dan logis
9. Dilakukan secara cermat, teliti, sabar dan memerlukan kebenaran

MANFAAT HASIL-HASIL PENELTIAN
1. Untuk menggambarkan keadaan suatu obyek, dan sekaligus melukiskan tentang kemampuan sumberdayanya
2. Dapat menjadi sarana untuk mendiagnosis dalam mencari sebab musabab kegagalan, sehingga memudahkan mencari upaya penanggulangannya
3. Dapat menjadi sarana untuk menyusun kebijaksanaan atau policy dalam menyusun strategi pengembangan selanjutnya

MANFAAT METODOLOGI PENELITIAN (RISET)
1. Mengetahui arti pentingnya riset ; sehingga keputusan-keputusan yang dibuat dalam kehidupan sehari-hari mungkin didasarkan atas hasil riset, baik dalam memecahkan berbagai persoalan maupun mencari hal-hal baru
2. Menilai hasil-hasil riset ; apakah suatu riset dapat dipertanggungjawabkan dan sampai seberapa jauh kebenarannya
3. Dapat menyusun thesis/skripsi/laporan ilmiah dengan baik, karena penyusunan memerlukan cara-cara tertentu yang ilmiah

PERKEMBANGAN METODOLOGI PENELITIAN (RISET)
1. Periode Trial and Error (coba-coba)
2. Periode Authority and Tradition (pendapat pemimpin/penguasa)
3. Periode Spekulasi dan Argumentasi
4. Periode Hipotesis dan Eksperimen

JENIS-JENIS PENELITIAN (RISET)
Dasar Penggolongan

JENIS-JENIS RISET
Bidang yang diteliti

· Riset Pendidikan
· Riset Pertanian
· Riset Hukum
· Riset Ekonomi
· Dan lain-lain
Tempat penelitian

· Riset Laboratorium
· Riset Perpustakaan/library
· Riset Lapangan (field survey)
Pemakaian

· Riset Ilmu Murni (basic research)
· Riset Terapan (applied research)
Tujuan umum

· Riset Eksploratif
· Riset Pengembangan/Developmental
· Riset Verifikatif

LANGKAH–LANGKAH PENELITIAN
1. Menemukan, memilih dan merumuskan masalah
2. Menyusun latar belakang teoritis
3. Menetapkan hipotesis (kalau perlu)
4. Menetapkan variabel
5. Memilih alat pengumpulan data
6. Menyusun rancangan penelitian
7. Menentukan sampel
8. Menyimpulkan dan menyajikan data
9. Mengolah dan menganalisis data
10. Menginterpretasi hasil analisis dan mengambil kesimpulan
11. Menyusun laporan


Contoh-contoh tentang Riset Ilmiah yang saya ketahui


1. Riset pergerakan naik turun harga saham perusahaan di BEI
Riset jenis ini meneliti tentang suatu kondisi pasar modal yang terjadi pada perusahaan-perusahaan go public. Riset ini mencakup tentang kondisi perusahaan itu tersebut, jika perusahaan tersebut dalam keadaan tertentu akan terjadi peningkatan/penurunan tingkat harga saham perusahaan tersebut.
Ex: PT.Utama memproduksi ban mobil, jika pemerintah melarang untuk mengeksport karet, maka PT.Utama yang terbiasa mengimport bahan baku ban dari luar negeri dengan harga yang mahal, sekarang membeli bahan baku tersebut dari dalam negeri yang tentunya dengan harga yang relatif murah. Sehingga Biaya Produksi ↓ (menurun), COGS ↓ (menurun), GAIN ↑ (meningkat), maka saham PT.Utama juga ikut ↑ (meningkat).

2. Riset penerapan penggunaan metode FIFO/LIFO pada perusahaan manufaktur
Riset jenis ini meneliti tentang keefektifan dan keefesiensian metode penyimpanan inventory yang terbaik bagi perusahaan tersebut. Penelitiannya dengan cara menilai inventory dari segi tingkat ketahanan suatu inventory, keefektifan pengelolaan keluaran dan masukan, dan jenis metode yang sesuai dengan jenis inventory yang disimpan.
Ex: PT.Utama memproduksi pupuk kandang (sintesis), penyimpanan yang paling tepat untuk jenis inventory semacam ini adalah LIFO karena inventory semacam ini tidak akan tahan lama(ada batas expired), makanya kalau pemakaian dengan metode FIFO dikhawatirkan inventory tersebut akan kadaluwarsa(expired).

Jumat, 23 Oktober 2009

Tugas Bahasa Indonesia 1

Tugas Bahasa Indonesia 1
23 oktober 2009

Perbandingan gaya bahasa pada 2 artikel yang berbeda penerbit


TOP SKOR

Vol.5 No.219

Kamis, 8 Oktober 2009



Bahasa yang digunakan : Bahasanya kurang baku, karena terdapat beberapa kata yang tidak baku.


Pilihan Kata : “Lantaran” , kata yang seharusnya ditulis adalah “Karena”

“Terlontar” , kata yang seharusnya ditulis adalah “Terucap”

“Menampik”, kata yang seharusnya ditulis adalah “Membantah”

“Tapi” , kata yang seharusnya ditulis adalah “Tetapi”

“Makanya” , kata yang seharusnya ditulis adalah “Oleh karena itu”


(Ket : Pada tiap kata yang digaris bawahi adalah Pilihan Kata)


Komentar : Gaya bahasa yang digunakan pada Koran TOP SKOR tidak semuanya baku, gaya bahasa yang dipergunakan merupakan gaya bahasa sehari-hari yang santai.



KOMPAS

Kamis, 30 April 2009



Bahasa yang digunakan : Bahasa yang digunakan adalah bahasa yang baku


Pilihan Kata : “Mengungkung” , yang artinya sama dengan “Membelenggu”


(Ket : Pada tiap kata yang digaris bawahi adalah Pilihan Kata)


Komentar : Gaya bahasa yang digunakan pada Koran KOMPAS merupakan gaya bahasa yang baku



Kesimpulan :


KOMPAS merupakan koran yang menggunakan pilihan kata baku dan ejaan yang disempurnakan, sedangkan TOP SKOR menggunakan pilihan kata yang tidak semua pilhan katanya baku, terdapat gaya bahasa yang santai atau di pakai pada percakapan sehari hari yang tidak baku.

Jadi, kesimpulannya KOMPAS lebih baik dari TOP SKOR pada gaya bahasa dalam pemilihan kata yang dipergunakan dalam bacaan artikel.